Ariesto Pramitho Ajie Jakarta. Menteri Keuangan (Menkeu) menyatakan optimisme bahwa penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi, khususnya jenis Pertamax, yang diberlakukan per hari ini tidak akan memicu lonjakan inflasi nasional.
Menkeu memastikan
bahwa efek domino dari kebijakan ini terhadap harga barang dan jasa di masyarakat akan sangat terbatas (limited).
Optimisme ini didasarkan pada karakteristik pengguna Pertamax yang mayoritas merupakan kendaraan pribadi kelas menengah ke atas, bukan kendaraan logistik atau transportasi publik yang menjadi urat nadi distribusi barang pokok. Dengan demikian, struktur biaya produksi dan logistik nasional diproyeksikan tidak akan terganggu.
Menkeu menegaskan bahwa laju inflasi sepanjang tahun 2026 diperkirakan akan tetap stabil dan berada di dalam koridor asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
2026.
“Harusnya (dampak inflasi) limited, karena bukan buat angkutan umum, angkutan barang enggak pakai Pertamax,” ujar Menkeu saat memberikan keterangan kepada awak media di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (10/06).
Antisipasi Migrasi Konsumsi dan Pengamanan Kuota Subsidi Merespons kekhawatiran publik mengenai potensi beralihnya (shifting) konsumen Pertamax ke BBM bersubsidi jenis Pertalite yang dikhawatirkan dapat menjebol kuota subsidi
negara, Pemerintah bersama para pemangku kepentingan terkait telah menyiapkan langkah-Langkah mitigasi yang komprehensif. Pemerintah memastikan bahwa pengawasan distribusi BBM bersubsidi akan semakin diperketat sehingga tepat sasaran.
Langkah ini diambil guna menjamin agar BBM bersubsidi tetap dinikmati oleh masyarakat yang berhak dan kuota APBN tetap terjaga hingga akhir tahun.
