Cahyo 
Oleh : Eko Puguh Prasetijo
Enam belas hari setelah surat permohonan klarifikasi dikirim, redaksi menyatakan belum menerima jawaban tertulis. Editorial ini membahas mengapa keterbukaan komunikasi merupakan bagian penting dari akuntabilitas pemerintahan.
TULUNGAGUNG, 18 Juli 2026 — Pada 2 Juli 2026, Rorokembang.com menyampaikan surat Permohonan Klarifikasi Terbuka kepada Plt. Bupati Tulungagung. Surat tersebut berisi pertanyaan mengenai penyelenggaraan pemerintahan pasca-OTT, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), tata kelola pemerintahan, serta berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat. Hingga 18 Juli 2026, redaksi menyatakan belum menerima jawaban atau klarifikasi tertulis atas surat tersebut. Pernyataan ini didasarkan pada administrasi surat-menyurat yang dimiliki redaksi.
Editorial ini tidak dibangun di atas dugaan. Editorial ini berdiri di atas satu fakta yang dapat diverifikasi: surat telah dikirim secara resmi, dan hingga tanggal publikasi redaksi belum menerima jawaban tertulis.
Kami tidak mengetahui alasan belum adanya jawaban. Kami juga tidak menyimpulkan adanya pelanggaran hukum. Menarik kesimpulan seperti itu tanpa dasar yang memadai bertentangan dengan prinsip negara hukum dan asas praduga tak bersalah.
Namun ada satu hal yang tidak dapat diabaikan.
Yang menunggu jawaban bukan sekadar media. Yang menunggu adalah masyarakat.
Surat yang dikirim redaksi bukan untuk mencari sensasi, bukan pula untuk menghakimi. Surat itu meminta penjelasan mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, substansi pertanyaannya bukan semata-mata menjadi kepentingan media, melainkan menyangkut hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam negara demokrasi, pemerintah tidak diwajibkan selalu sependapat dengan media. Akan tetapi, komunikasi yang terbuka merupakan salah satu fondasi pemerintahan yang akuntabel. Ketika suatu kebijakan atau penyelenggaraan pemerintahan menjadi perhatian masyarakat, penjelasan resmi memiliki arti penting untuk menghadirkan kepastian informasi, mengurangi spekulasi, dan menjaga kepercayaan publik.
Opini Redaksi
Redaksi berpandangan bahwa belum adanya jawaban bukanlah bukti adanya kesalahan. Akan tetapi, redaksi juga berpandangan bahwa kepercayaan publik tidak dibangun melalui keheningan, melainkan melalui keterbukaan.
Semakin cepat pemerintah menyampaikan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan, semakin besar pula ruang bagi masyarakat untuk memahami fakta secara utuh. Sebaliknya, ketika penjelasan resmi belum tersedia, ruang publik mudah dipenuhi berbagai penafsiran yang belum tentu sesuai dengan keadaan sebenarnya.
Karena itu, memberikan klarifikasi bukan sekadar memenuhi permintaan media. Memberikan klarifikasi merupakan kesempatan bagi pemerintah untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Pandangan tersebut merupakan opini redaksi mengenai pentingnya komunikasi publik, bukan penilaian bahwa pihak tertentu telah melakukan pelanggaran hukum.
Komitmen terhadap Keberimbangan
Rorokembang.com tetap berpegang pada prinsip-prinsip jurnalistik yang profesional. Media ini menghormati asas praduga tak bersalah, tidak mengambil alih kewenangan lembaga penegak hukum, dan tidak menarik kesimpulan hukum di luar fakta yang dapat dibuktikan.
Redaksi juga menegaskan bahwa hak jawab dan hak koreksi tetap terbuka sepenuhnya. Apabila Plt. Bupati Tulungagung atau Pemerintah Kabupaten Tulungagung menyampaikan klarifikasi resmi setelah editorial ini dipublikasikan, Rorokembang.com berkomitmen memuatnya secara proporsional, utuh, akurat, dan berimbang, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Penutup Redaksi
Pers tidak bekerja untuk menggantikan pengadilan. Pers juga tidak bekerja untuk membangun praduga. Pers bekerja agar masyarakat memperoleh informasi yang benar, pemerintah memperoleh ruang yang adil untuk menjelaskan, dan kehidupan demokrasi berjalan melalui komunikasi yang terbuka.
Karena itu, editorial ini bukan ajakan untuk menghakimi siapa pun. Editorial ini adalah pengingat bahwa kepastian informasi merupakan bagian dari pelayanan publik, dan keterbukaan komunikasi merupakan salah satu pilar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya sebuah surat yang menunggu jawaban. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik. Dan kepercayaan itu akan semakin kuat apabila setiap pertanyaan yang menyangkut kepentingan masyarakat dijawab melalui penjelasan yang terbuka, bertanggung jawab, dan dapat diuji oleh publik.
