(Tanggapan atas Tulisan Prof. Dr. Suhermanto Ja’far berjudul: Rekonstruksi Ontologi Kepemimpinan NU)
Oleh: Abdur Rahman El Syarif
Tulisan Dr. Suhermanto Ja’far merupakan kontribusi intelektual yang patut diapresiasi karena berupaya menggeser diskursus kepemimpinan Nahdlatul Ulama dari sekadar persoalan tipologi menuju fondasi filosofis yang lebih mendalam. Gagasan tentang ontologi kepemimpinan membuka ruang refleksi bahwa kepemimpinan tidak cukup dipahami sebagai kumpulan sifat atau kompetensi, melainkan sebagai cara berada (mode of being) seorang pemimpin di tengah perubahan zaman yang ditandai oleh technopolarity, kecerdasan artifisial, dan masyarakat digital.
Dalam konteks ini, saya memandang bahwa usulan tersebut bukanlah koreksi terhadap gagasan kepemimpinan inklusif, integratif, dan akademik-kebangsaan yang sebelumnya kami tawarkan, melainkan sebuah pengayaan yang memperluas horizon pembahasannya. Namun demikian, terdapat satu hal yang menurut hemat saya perlu dilengkapi agar rekonstruksi tersebut benar-benar berpijak pada watak asli Nahdlatul Ulama.
Sebab NU bukan hanya organisasi yang hidup dalam ruang filsafat, melainkan jam’iyah yang dibangun oleh tradisi fiqh, tasawuf, dan hikmah para ulama. Oleh karena itu, apabila pembahasan bergerak dari tipologi menuju ontologi, maka langkah berikutnya tidak boleh berhenti pada pertanyaan tentang “bagaimana seorang pemimpin berada”, tetapi harus bergerak kepada pertanyaan yang lebih penting: untuk apa kepemimpinan itu dihadirkan?
Di sinilah konsep maslahah menjadi sangat penting.
Dalam khazanah Ahlussunnah wal Jama’ah, kepemimpinan tidak pernah menjadi tujuan pada dirinya sendiri. Kepemimpinan adalah wasilah untuk menjaga agama, melindungi manusia, menghadirkan keadilan, serta memelihara kemaslahatan umat. Seluruh bangunan fiqh siyasah klasik, mulai dari Imam al-Mawardi hingga Imam al-Ghazali, selalu menempatkan kemaslahatan sebagai orientasi utama kekuasaan.
Artinya, ontologi kepemimpinan NU sesungguhnya tidak lahir dari ruang kosong filsafat modern, tetapi bertumpu pada tradisi maqashid syariah yang telah menjadi denyut kehidupan pesantren selama berabad-abad.
Karena itu, apabila Heidegger berbicara mengenai Being, maka dalam tradisi NU, “cara berada” seorang pemimpin selalu diikat oleh amanah untuk menghadirkan maslahat. Seorang kiai tidak dihormati semata karena keberadaannya, melainkan karena keberadaannya menghadirkan keberkahan bagi umat.
Di titik inilah saya melihat perlunya memperluas rekonstruksi ontologi menjadi ontologi maslahah.
Pemimpin NU bukan sekadar hadir secara eksistensial di tengah perubahan dunia, tetapi hadir sebagai penjaga kemaslahatan ketika dunia mengalami disrupsi.
Perspektif ini sekaligus menjaga agar NU tidak larut dalam romantisme teknologi. Memang benar dunia sedang memasuki era technopolarity. Platform digital, algoritma, dan kecerdasan artifisial telah menjadi sumber kekuasaan baru. Akan tetapi, sejarah NU menunjukkan bahwa tantangan terbesar organisasi ini tidak pernah semata-mata bersifat teknologi.
NU lahir pada masa kolonialisme, bertahan melewati revolusi kemerdekaan, menghadapi rezim otoritarian, memasuki era demokrasi, hingga kini memasuki revolusi digital. Yang membuat NU tetap kokoh bukan karena ia selalu menjadi organisasi paling modern, melainkan karena ia selalu mampu menjaga keseimbangan antara perubahan dan kemaslahatan.
Inilah karakter dasar yang diwariskan para muassis.
Karena itu, saya berpendapat bahwa kepemimpinan NU abad kedua tidak cukup hanya menjadi global leader atau civilizational leader. Istilah-istilah tersebut memang menarik dalam literatur kepemimpinan modern, tetapi masih berpotensi menempatkan pemimpin sebagai pusat dari perubahan.
Padahal tradisi NU justru mengajarkan kerendahan hati.
Pemimpin bukan aktor tunggal sejarah. Ia adalah penghubung, penggerak, dan pengharmonis dari energi besar yang telah hidup dalam pesantren, jamaah, badan otonom, lembaga, para kiai, para pengamal tarekat, kaum muda, perempuan, akademisi, profesional, hingga masyarakat luas.
Karena itu, istilah yang lebih sesuai menurut saya adalah orkestrator peradaban. Seorang dirigen tidak memainkan seluruh alat musik. Ia memastikan seluruh instrumen bekerja selaras sehingga melahirkan harmoni.
Demikian pula Ketua Umum PBNU.
Ia bukan pemilik seluruh gagasan, bukan pula tokoh yang harus tampil paling menonjol. Ia bertugas mengorkestrasi seluruh potensi Nahdlatul Ulama agar bergerak menuju tujuan yang sama.
Dalam perspektif ini, kepemimpinan inklusif – yang dalam tulisan sebelumnya direpresentasikan oleh Prof. Dr. H. Nazaruddin Umar – menjadi prasyarat agar setiap unsur dalam Nahdlatul Ulama merasa memiliki ruang untuk berkhidmah dan berkontribusi. Inklusivitas bukan sekadar sikap terbuka, melainkan kemampuan menghadirkan rasa memiliki (sense of belonging) di tengah keragaman latar belakang, generasi, disiplin ilmu, dan orientasi pengabdian. Rekam jejak Prof. Nazaruddin Umar menunjukkan kapasitas tersebut. Dalam berbagai amanah yang beliau emban, ia dikenal mampu membangun dialog dengan beragam kalangan tanpa kehilangan pijakan pada nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah. Pendekatan yang merangkul, mendengarkan, dan membuka ruang partisipasi inilah yang menjadikan kepemimpinan inklusif bukan sekadar slogan, melainkan praktik nyata dalam merawat persatuan di tengah keberagaman. Dengan kepemimpinan seperti ini, perbedaan tidak berkembang menjadi polarisasi, tetapi dikelola sebagai kekuatan kolektif untuk memperluas khidmah dan menghadirkan kemaslahatan yang lebih besar.
Kepemimpinan integratif – yang dalam konteks ini direpresentasikan oleh Prof. Dr. KH. Ali Masykur Musa – bukan sekadar kemampuan menyatukan berbagai unsur organisasi, melainkan kemampuan mengorkestrasi seluruh potensi agar bergerak dalam satu irama menuju cita-cita bersama. Kepemimpinan seperti ini memastikan bahwa setiap elemen Nahdlatul Ulama, mulai dari pesantren, jam’iyah, badan otonom, lembaga, hingga komunitas tarekat, tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling menguatkan dalam semangat khidmah dan kemaslahatan. Hal tersebut tampak dalam kepemimpinannya sebagai Mudir ‘Ali JATMAN. Dalam kurun waktu yang relatif singkat, beliau berhasil membangun engagement yang kuat di seluruh tingkatan organisasi, menghidupkan kembali semangat kebersamaan, mempererat silaturahmi antar-idarah, serta menggerakkan seluruh elemen untuk melangkah dalam harmoni. JATMAN tidak hanya tampil sebagai organisasi tarekat, tetapi sebagai ruang pembinaan spiritual, penguatan persaudaraan, dan penggerak peradaban sufistik yang menebarkan nilai-nilai mahabbah, rahmah, dan hikmah. Dengan pendekatan tersebut, tarekat hadir bukan sebagai praktik spiritual yang eksklusif, melainkan sebagai kekuatan moral yang menghadirkan kedamaian, keteduhan, serta memperkokoh persatuan umat di seluruh pelosok tanah air. Rekam jejak Prof. Dr. KH. Ali Masykur Musa sebagai cendekiawan Muslim, dan pemikir kebangsaan menunjukkan konsistensinya dalam mengembangkan dialog antara Islam, demokrasi, negara hukum, hak asasi manusia, dan kemajemukan Indonesia. Dengan landasan keilmuan yang kokoh, beliau tidak hanya mampu membaca perubahan sosial, politik, dan globalisasi secara kritis, tetapi juga menawarkan sintesis pemikiran yang menempatkan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah sebagai sumber etik dalam menjawab tantangan zaman.
Sedangkan kepemimpinan akademik-kebangsaan – yang dalam tulisan sebelumnya direpresentasikan oleh Prof. Dr. H. Masykuri Abdillah – menyediakan kedalaman intelektual untuk membaca perubahan zaman tanpa kehilangan orientasi kebangsaan dan nilai-nilai keislaman. Kepemimpinan seperti ini bertumpu pada kekuatan ilmu pengetahuan, keluasan wawasan, serta kemampuan menjembatani khazanah keislaman klasik dengan dinamika masyarakat modern. Kepemimpinan akademik-kebangsaan demikian menjadi modal penting agar Nahdlatul Ulama tidak sekadar mampu beradaptasi terhadap perubahan, tetapi juga berperan aktif membentuk arah perubahan menuju peradaban yang adil, bermartabat, dan berkeadaban.
Ketiganya bukanlah tipologi yang berdiri sendiri, melainkan instrumen yang memungkinkan seorang pemimpin menjadi orkestrator kemaslahatan.
Karena itu, saya tidak melihat adanya pertentangan antara tipologi dan ontologi. Tipologi menjelaskan kualitas yang harus dimiliki. Ontologi menjelaskan cara seorang pemimpin hadir. Sedangkan maslahah menjelaskan arah ke mana seluruh kepemimpinan itu dijalankan. Ketiga lapisan tersebut justru saling melengkapi.
Muktamar ke-35 NU pada akhirnya bukan sekadar memilih seorang Ketua Umum PBNU. Ia adalah momentum menentukan orientasi kepemimpinan NU memasuki abad kedua.
Apakah NU akan sekadar menjadi organisasi yang mampu mengikuti perubahan dunia, atau menjadi organisasi yang mampu memberi arah bagi perubahan itu sendiri?
Jawaban atas pertanyaan tersebut tidak cukup ditemukan dalam teori kepemimpinan modern maupun filsafat eksistensial semata. Ia harus digali dari jantung tradisi Nahdlatul Ulama sendiri: tradisi yang memadukan keluasan ilmu, kemajuan sains dan teknologi, keluhuran adab, kedalaman hikmah, serta jalan penyucian jiwa melalui tasawuf dan tarekat. Dari sintesis itulah lahir kepemimpinan yang tidak sekadar cerdas secara intelektual, tetapi juga bening secara spiritual; tidak hanya efektif mengelola organisasi, tetapi mampu menebarkan cinta kasih (mahabbah), kasih sayang (rahmah), dan kebijaksanaan (hikmah) sebagai fondasi ikhtiar mewujudkan sebesar-besarnya kemaslahatan bagi umat, kemanusiaan, dan seluruh semesta (rahmatan lil ‘alamiin)
Sebab sejarah telah membuktikan bahwa para muassis Nahdlatul Ulama tidak pernah mendirikan jam’iyah ini untuk mengejar kebesaran institusi, apalagi sekadar membangun kekuatan organisasi. Mereka meletakkan NU sebagai jalan khidmah, ikhtiar kolektif untuk menjaga kemurnian agama, merawat persatuan bangsa, serta menghadirkan rahmat bagi seluruh alam
Di situlah hakikat kepemimpinan NU berada.
Bukan sekadar menjadi pemimpin organisasi.
Bukan pula sekadar menjadi pemimpin global.
Melainkan menjadi orkestrator peradaban yang menuntun seluruh potensi umat menuju terwujudnya kemaslahatan bersama.
Cahyo 
