Cahyo Tulungagung Krisis Nyali: Birokrasi “Tidur Terlelap”, Rakyat Menjemput Ampas!
Oleh: Eko Puguh Prasetijo
TULUNGAGUNG — Liputan Warta Jatim, Cukup sudah rakyat dinabobokan oleh kosmetik keberhasilan di atas kertas! Faktanya, tata kelola pemerintahan di Tulungagung hari ini sedang mempertontonkan kemandegan yang telanjang dan memuakkan. Anggaran daerah bernilai triliunan rupiah habis dikuras setiap tahun, tetapi potret di akar rumput tetap saja buram: jalanan remuk, ekonomi rakyat bawah megap-megap, dan pelayanan publik birokrasinya sedingin es, kaku, serta lamban luar biasa!
Rakyat dipaksa menonton sandiwara administratif. Rapat demi rapat digelar di ruang ber-AC, seremoni pemotongan pita terus dipamerkan, dan laporan realisasi anggaran diklaim sukses besar. Namun di dunia nyata, semua itu hanyalah kepalsuan yang menyakitkan. Sistem pemerintahan daerah seperti kehilangan kompas dan nyali; bergerak tanpa arah, miskin inovasi, dan hanya sibuk mengamankan posisi masing-masing dari ketakutan sistemik.
Kondisi lumpuh suri ini dibongkar tanpa tedeng aling-aling oleh praktisi hukum dan pengamat kebijakan publik, Adv. Eko Puguh Prasetijo, S.H., M.H., CPM., CPCLE., CPArb., CPL. Dengan lantang, ia menuding ada mentalitas pengecut di dalam tubuh birokrasi lokal yang sengaja membiarkan daerah ini berjalan di tempat.
“Triliunan uang rakyat habis mengalir hanya untuk mendanai mesin birokrasi yang malas dan macet! Mereka yang duduk di kursi empuk kekuasaan itu sudah mati rasa terhadap jeritan warga. Anggaran terserap habis, tapi dampaknya ke perut rakyat mana? Nol besar! Kita tidak butuh aparatur yang hanya jago membuat laporan administrasi yang indah demi menyenangkan atasan.
Kita butuh keberanian eksekusi, butuh nyali untuk membongkar sumbatan sistem yang membuat Tulungagung tertinggal jauh dari daerah lain!” cetus Eko Puguh dengan nada membakar.
Lebih lanjut, Eko Puguh mempreteli penyakit menahun bernama kultur feodalistik “Asal Bapak Senang” (ABS) yang masih subur dipelihara. Para pemegang kebijakan di level bawah dinilai lebih memilih cari aman, bersembunyi di balik ruwetnya aturan, ketimbang mengambil langkah diskresi yang berani demi menyelamatkan kepentingan publik. Akibatnya, urusan rakyat yang darurat sengaja digantung tanpa batas waktu.
Ingat, daerah ini dibangun dari keringat dan pajak rakyat Tulungagung, bukan warisan pribadi sekelompok birokrat yang alergi terhadap perubahan! Jika kultur kerja yang lelet, masa bodoh, dan minim tanggung jawab moral ini tidak dihancurkan sekarang juga, maka selamanya kita hanya akan menjadi penonton di tanah kelahiran sendiri. Rakyat sudah jenuh dengan janji dan kertas laporan—rakyat menuntut bukti nyata di lapangan!
