Polres Kolaka Melaksanakan Pengamanan Aksi Unjuk Rasa dengan Humanis

Kolaka – Liputan Warta Jatim, Gerakan Masyarakat Adat Mekongga (Majelis Kerajaan Mekongga-Dewan Adat Mekongga dan Ormas Tamalaki) melakukan aksi untuk menuntut PT. Vale Tbk Indonesia dan mitra kerja nasional untuk memenuhi beberapa tuntutan terkait dengan pemberdayaan tenaga kerja lokal dan pengusaha lokal, Kamis 11 September 2025 di PT. Vale Indonesia site Pomalaa Desa Huko Huko Kec. Pomalaa Kab. Kolaka

Massa aksi dari gabungan Ormas Tamalaki dan Dewan Adat Mekongga sekitar 500 orang massa. Kabagops Polres Kolaka AKP Asmuliady,S.H selaku Koordinator Pengaman menjelaskan konsep pengamanan dengan mengedepan kegiatan pre emtif memberikan himbauan kepada massa agar tidak anarkis dan sama sama menjaga Kamtibmas di wilayah hukum Polres Kolaka, selai itu Polres Kolaka melakukan koordinasi dengan manajemen PT. Vale Indonesia untuk mencari solusi antara Massa aksi dan PT. Vale Indonesia

Baca Juga : Kapolri Resmikan Desk Ketenagakerjaan Demi Beri Jaminan Perlindungan Kaum Buruh Jakarta. Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo meresmikan pembentukan Desk Ketenagakerjaan. Pembentukan desk ini diharapkan bisa menjadi salah satu wadah untuk menyelesaikan sengketa industri, serta sengeketa tenaga kerja antara perusahaan dan tenaga kerja. Jenderal Sigit mengemukakan, Desk Ketenagakerjaan ini merupakan bentuk keberpihakan Polri terhadap permasalahan-permasalahan ketenagakerjaan yang selama ini selalu terjadi. Persoalan-persoalan yang muncul pun tak terlepas dari kondisi dan dinamika global. “Dan tentunya dengan desk ini kita harapkan bahwa ada saluran bagi rekan-rekan tenaga kerja, rekan-rekan buruh untuk menyampaikan apa yang selama ini menjadi keluhannya,” ungkap Kapolri di Rupatama, Senin (20/1/25). Menurutnya Kapolri, desk ini akan bekerja mulai dari menerima laporan, melaksanakan gelar, dilanjutkan dengan mediasi. “Dan kalau kemudian ini juga tidak terjadi maka pilihan penegakan hukum sebagai ultimum remedium,” ujar Jenderal Sigit. Dengan adanya desk ini, ujar Kapolri, diharapkan bisa menjadikan kaum buruh dan tenaga kerja semakin terlindungi. Selain itu, diharapkan desk ini dapat menciptakan lingkungan industri yang sehat dan membawa Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi 8% ke depannya. Di sisi lain, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengaku mendukung penuh pembentukan Desk Ketenagakerjaan ini. Ia bahkan mengapresiasi Polri atas pembentukan desk tersebut. “Ini adalah suatu kolaborasi yang luar biasa dan ini memang yang diharapkan oleh pak presiden kepada semua stakeholders, kementerian bagaimana kolaborasi itu harus ada,” ungkapnya. Desk Ketenagakerjaan Polri ini, ujarnya, menjadi satu bagian dari sebuah ekosistem utuh bagaimana wujud negara hadir. Hal ini pun semata-mata demi mewujudkan ketenangan kepada pekerja dan memberikan kepastian hukum.

Cara-cara pendekatan persuasif kepada tokoh masyarakat/adat agar aksi tetap berjalan tertib dan aspirasi dapat disampaikan dengan menjunjung tinggi etika dalam menyampaikan pendapat dimuka umum.

Kegiatan pengamanan mendapatkan bantuan dan sinergitas dilapangan untuk berkolaborasi secara bersama-sama Kodim 1412 Kolaka guna mengawal dan mengatensi tuntutan massa aksi sebagai langkah menciptakan situasi yang kondusif

Pengamanan aksi unjuk rasa tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat perintah Kapolres Kolaka Nomor : Sprin/621/IX/PAM.3.2./2025 yang dipimpin langsung oleh Kapolres Kolaka AKBP Yudha Widyatama S.I.K., M.H., C.PM. dengan jumlah 384 Personil BKO Sat Brimob Polda Sultra, BKO Dit Samapta Polda Sultra, Personil Polres Kolaka dan Personil Kodim 1412 Kolaka

HUMAS POLRES KOLAKA

Baca Juga : Pererat Silaturahmi, Babinsa Muara Kaman Jalin Komsos Dengan Warganya