Cahyo Jakarta – Liputan Warta Jatim, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan kembali pentingnya integritas dalam kepemimpinan daerah. Ia meminta seluruh kepala daerah di Indonesia untuk benar-benar menjauhi praktik korupsi dan meninggalkan kebiasaan lama yang berpotensi merugikan publik. Pesan ini ia sampaikan usai penutupan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan II Tahun 2025 di Kantor Kemendagri, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa 18 November 2025.
Bima menekankan bahwa kepemimpinan yang bersih adalah pondasi utama bagi arah pembangunan daerah.
“Kepala daerah kita minta untuk tidak ada cerita-cerita yang tidak baik, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama, menjauhi praktik-praktik korupsi, dan fokus membangun integritas. Itu benar-benar kita harapkan,” tegasnya.
Menurut Bima, para kepala daerah saat ini dihadapkan pada tantangan yang jauh lebih berat dibanding sebelumnya. Mereka harus memastikan kebijakan daerah selaras dengan arah pembangunan nasional, mulai dari pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan, sampai sektor kesehatan dan pendidikan.
“Hari ini kepala daerah menghadapi tantangan yang sangat berat dan tugas yang tidak mudah. Semuanya harus sejalan dengan program nasional kedaulatan pangan, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Itu membutuhkan kepemimpinan yang efektif,” ujarnya.
Bima menjelaskan bahwa KPPD dirancang bukan sekadar pelatihan teori, melainkan proses pembelajaran langsung melalui studi di Singapura. Program ini merupakan kolaborasi antara Lemhannas, Kemendagri, dan Purnomo Yusgiantoro Center (PYC).
Para peserta yang terdiri dari para kepala daerah mendapat pembelajaran tentang integritas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan model kepemimpinan yang adaptif.
“Tujuan pelatihan ini adalah mengasah skill kepemimpinan, menimba ilmu, dan mempelajari best practices sehingga mereka punya bekal menghadapi tantangan. Dari Singapura, mereka belajar dan terinspirasi soal integritas,” jelas Bima.
Ia menambahkan, pemerintah berharap besar program ini menghasilkan pemimpin daerah yang membawa perubahan nyata.
“Jangan sampai ada hal-hal yang mengecewakan dari program ini. Kami optimis mereka bisa menjaga integritas dan semangatnya. Ada rencana aksi di lapangan yang harus diwujudkan,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Lemhannas RI, Ace Hasan Syadzily, memaparkan bahwa KPPD Angkatan II telah berlangsung sejak 5 hingga 18 November 2025. Pelatihan dimulai dari Lemhannas RI, kemudian dilanjutkan di Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore.
Selama berada di Singapura, peserta mempelajari berbagai model pelayanan publik, mulai dari sistem pendidikan, layanan kesehatan, pengelolaan sampah, hingga manajemen transportasi publik.
Tak hanya itu, mereka juga menerima materi langsung dari tokoh-tokoh penting Singapura, termasuk Goh Chok Tong, mantan Perdana Menteri kedua Singapura, serta Chan Chun Sing, Menteri Koordinator Pelayanan Publik sekaligus Menteri Pertahanan.
Selain itu, Ace juga menambahkan bahwa usai rangkaian pelatihan, kepada para kepala daerah telah menyusun rencana aksi untuk diterapkan di wilayah masing-masing. Beberapa fokus yang muncul dari tiga daerah adalah transformasi digital, hilirisasi sektor pangan, dan pengelolaan sampah.
“Dari program unggulan masing-masing daerah tersebut, dari ke-25 daerah tersebut nanti antara kami, Lemhannas, Kementerian Dalam Negeri, dan PYC akan memonitor sejauh mana tindak lanjut dari proses pendidikan atau KPPD angkatan kedua ini bisa berlangsung dengan baik,” tandasnya
Ariesto Pramitho Ajie
Kaperwil Jabodetabek
