Maluku – Liputan Warta Jatim, Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menyoroti pentingnya sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah dengan pengelolaan sumber daya alam (SDA) untuk memperkuat pertahanan maritim Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Lewerissa saat menjadi pembicara pada Diskusi Panel Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Perwira Siswa Seskoal Angkatan ke-65 Tahun 2026 di Jakarta beberapa waktu lalu.
Lewerissa menekankan bahwa kekuatan pertahanan bersifat semesta, di mana pengelolaan perikanan, konektivitas wilayah, dan kesejahteraan masyarakat pesisir merupakan bagian dari sistem pertahanan.
Sinkronisasi ini diupayakan melalui integrasi kebijakan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan penguatan keamanan laut dalam strategi nasional berbasis maritim.
Pemerintah Provinsi Maluku telah menerapkan langkah strategis seperti pengembangan kawasan pelabuhan terpadu untuk memperkuat logistik dan mobilitas, meningkatkan konektivitas antar pulau guna menekan biaya distribusi, serta mengoptimalkan potensi perikanan di Laut Banda, Laut Seram, dan Laut Arafura.
“Kawasan perbatasan harus kita ubah menjadi sabuk kemakmuran. Dengan pembangunan terintegrasi, wilayah ini tidak hanya menjadi titik pertahanan, tetapi juga pusat aktivitas ekonomi,” ujar Lewerissa.
Sinkronisasi ini diperkuat dengan kolaborasi lintas sektor, termasuk kerja sama dengan TNI Angkatan Laut dalam menjaga keamanan laut dan mendukung pembangunan wilayah. Posisi geografis Maluku yang berada di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III menjadikan wilayah ini strategis dalam konteks geopolitik dan keamanan nasional.
“Kita tidak hanya membangun ekonomi, tetapi juga memperkuat garis pertahanan bangsa. Laut adalah ruang hidup sekaligus ruang strategis yang harus dijaga bersama,” pungkasnya.
Senada dengan Gubernur Maluku, Komandan Kodaeral lX, Laksamana Muda TNl Hanarko Djodi Pamungkas, S.H. mengatakan bahwa posisi Maluku berada dipersimpangan perdagangan internasional, hal ini telah mengangkatnya menjadi pusat utama untuk keamanan energi, pangan, dan logistik.
Untuk itu, Dankodaeral lX menegaskan komitmen TNI AL, khususnya Kodaeral lX untuk memperkuat kolaborasi dengan Pemda dalam bidang pertahanan untuk menjaga kedaulatan wilayah perairan, mengantisipasi ancaman maritim seperti terorisme dan perompakan, serta mendukung penanganan bencana dan pemberdayaan wilayah pertahanan.
Sinergi ini lanjut Laksamana bintang dua penggiat lingkungan maritim ini, mencakup pengamanan perbatasan, pertahanan maritim terintegrasi, dan pembangunan sektor maritim daerah.
“TNI AL mendukung pemerintah daerah dalam meningkatkan potensi maritim, yang bertujuan meningkatkan ekonomi lokal sekaligus memperkuat pertahanan negara,” terangnya.
Kolaborasi ini tambahnya, merupakan bagian dari tugas pokok TNI dalam membantu Pemerintah Daerah untuk menyejahterakan masyarakat dan menjaga kedaulatan NKRI khususnya di wilayah kerja Kodaeral lX. (@Dispen Kodaeral lX).
Cahyo 
