Anggit Adijuwita Dorong Peningkatan Anggaran KUB dan UMKM Melalui Reses

CILACAP, – Liputan Warta Jatim, Anggota DPRD Kabupaten Cilacap dari Fraksi PDI Perjuangan, Mba Anggit Adijuwita, menekankan pentingnya penguatan sektor ekonomi kerakyatan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Hal ini disampaikan dalam kegiatan Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026 yang digelar di Kecamatan Kesugihan, Sabtu (14/2).

Dalam pertemuan tersebut, Mba Anggit menyerap berbagai aspirasi dari para kader PDI Perjuangan dan masyarakat setempat. Salah satu poin utama yang menjadi sorotan adalah perlunya peningkatan fasilitasi anggaran untuk mendukung keberlangsungan KUB dan UMKM di wilayah tersebut.

Fokus pada Legalitas dan Pemasaran, MBa Anggit mengungkapkan bahwa pihaknya telah berupaya memfasilitasi para pelaku UMKM, terutama dalam hal legalitas produk.

Baca Juga :  DPR Pastikan Pengesahan RUU Pilkada Batal!

“Banyak pelaku UMKM kelas menengah ke bawah yang sudah kami fasilitasi pembuatan sertifikat halalnya. Tujuannya agar produk mereka tidak lagi terkendala saat masuk ke toko modern atau minimarket”, ujarnya.

Meskipun demikian, ia mengakui bahwa masih banyak data pelaku usaha yang belum terakomodasi secara maksimal dalam penganggaran daerah. Ia berharap ke depannya alokasi anggaran bisa lebih menyentuh seluruh lapisan KUB dan UMKM yang ada.

Infrastruktur Jalan di Kesugihan Capai Target
Selain masalah ekonomi, Mba Anggit juga memaparkan progres pembangunan infrastruktur di wilayah Kecamatan Kesugihan. Menurut datanya, pembangunan jalan di wilayah tersebut menunjukkan hasil yang positif.

“Sebagian besar infrastruktur jalan sudah diperbaiki. Masih ada kurang dari 10% (sekitar 8%) jalan yang belum tersentuh perbaikan. Penyelesaian pembangunan pasar di Kesugihan yang masih menjadi tugas rumah (PR) besar untuk diselesaikan”, tegasnya.

Baca Juga :  Hendy Siswanto, Calon Bupati Jember Nomor Urut 01, Kunjungi Padepokan Dandan Rogo Jiwo (ODGJ)

“Seluruh usulan yang masuk dalam reses tahun ini akan diproses sesuai prosedur pemerintah daerah dan direncanakan untuk terealisasi pada tahun anggaran 2027 mendatang”. Pungkasnya.

Bowo

Artikel yang Direkomendasikan