Mojokerto – Liputan Warta Jatim, Gerakan Mojokerto Bersatu (GMB) yang diketuai Herianto, bersama dengan LSM/Ormas YLBH Sakera, sejumlah lembaga terkait, serta media, menggelar aksi damai di halaman Inspektorat Mojokerto. Kegiatan ini menyampaikan empat item tuntutan dan diikuti oleh berbagai perwakilan organisasi yang tergabung. Berkas tuntutan juga diberikan oleh Ketua GMB kepada Kepala Inspektorat serta perwakilan Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto.
Setelah aksi damai, dilakukan audensi dengan pihak Inspektorat. Perwakilan yang mengikuti audensi adalah:
Dalam audensi, Kepala Inspektorat Pak Zaki menyampaikan bahwa isi pembicaraan akan diteruskan kepada Bupati, dengan dua poin utama:
– LSM akan terlibat dalam pengawasan saat Inspektorat melakukan audit ke desa-desa.
– Penyelewengan Dana Alokasi Desa (ADD) tidak hanya akan ditindak dengan pengembalian dana jika ditemukan korupsi, namun juga akan menjalani proses hukum. Karena ADD bersumber dari pusat, pemerintah daerah tidak dapat memberhentikan alokasi dana tersebut untuk menghindari dampak pada kepala desa yang terbukti bersalah.
Menanggapi hal ini, Ketua GMB mengajukan pertanyaan mengenai langkah konkrit Inspektorat agar kepala desa mendapatkan efek jera, mengingat hanya pengembalian dana saja berpotensi membuat tindakan sama terulang di tahun berikutnya.
Cahyo 
