Cahyo Banyuwangi – Liputan Warta Jatim, Pembentukan Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (LKPK) DPC Banyuwangi yang sudah resmi dibentuk menunjukkan komitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di wilayah tersebut. LKPK sebagai lembaga masyarakat sipil memiliki peran penting dalam mengawasi dan mencegah praktik korupsi.
Pembentukan Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (LKPK) DPC Banyuwangi yang sudah resmi dibentuk menunjukkan komitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di wilayah tersebut. LKPK sebagai lembaga masyarakat sipil memiliki peran penting dalam mengawasi dan mencegah praktik korupsi.
*Tujuan Pembentukan LKPK:*
,1,) ketua; Yohanes bolo komaniring SH,MM
2,) sekjen :Andreas wahydi ,SE
3,) bendahara: Ki Agus Moh syamsuden
Kabid hukum:ABD ,Qodir ,SH,MH
4,) penasehat,:Andi purnama,ST,MM,SH
– Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemberantasan korupsi
– Mengawasi dan mencegah praktik korupsi di berbagai sektor
– Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan
*Peran LKPK dalam Pemberantasan Korupsi:*
1
– Mengawasi pelaksanaan pemerintahan dan kebijakan publikk
– Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemberantasan korupsi
– Meningkatkan efektivitas lembaga-lti-korupsi yang ad
LKPK DPC Banyuwangi dapat menjadi mitra strategis bagi pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Dengan struktur kepengurusan yang solid dan program kerja yang jelas, LKPK dapat menjalankan peranannya secara efektif ¹ ².
*Tujuan Pembentukan LKPK:
– Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemberantasan korupsi
– Mengawasi dan mencegah praktik korupsi di berbagai sektor
– Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan
*Peran LKPK dalam Pemberantasan Korupsi:*
– Mengawasi pelaksanaan pemerintahan dan kebijakan publik
– Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemberantasan korupsi
– Meningkatkan efektivitas lembaga-lembaga anti-korupsi yang ada
LKPK DPC Banyuwangi dapat menjadi mitra strategis bagi pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Dengan struktur kepengurusan yang solid dan program kerja yang jelas, LKPK dapat menjalankan peranannya secara efektif ( kancel )
